ARTO SULAWESI

Postingan

PENETAPAN PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN UMUM, BUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Januari 20, 2025

PEMBELI (BUYER) BERITIKAD BAIK DILINDUNGI OLEH HUKUM

Januari 20, 2025

PELANGGARAN PROSEDUR DAN PRAKTIK CURANG DALAM PENGADAAN BARANG YANG DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN BERSAMA-SAMA

Januari 17, 2025

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS TIDAK MENGACU PADA PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM ADALAH TINDAKAN WANPRESTASI

Januari 16, 2025

Ahli Tidak Dapat Dituntut Pidana Dan Perdata

Januari 16, 2025

SURAT GIRIK C YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BUKU LETTER C KELURAHAN UNTUK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU

Januari 15, 2025

PERBUATAN TERDAKWA YANG MENANDATANGANI DOKUMEN/SURAT PEMBERITAHUAN YANG TIDAK BENAR KE KANTOR PAJAK MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Januari 14, 2025

MENITIPKAN BARANG MEWAH (HIGH VALUE GOODS) KEPADA PETUGAS OPERASIONAL BANDARA UNTUK DIBAWA KELUAR TANPA MEMBAYAR BEA BARANG IMPOR MASUK DALAM KATEGORI PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR

Januari 13, 2025

PERKARA PEMBUNUHAN MARSINAH

Januari 10, 2025

PERBUATAN MENJUAL BARANG YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN TANPA IZIN PEMILIK BARANG TERSEBUT ADALAH TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Januari 09, 2025

TERDAKWA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN

Januari 09, 2025

Media PERIKATAN

Januari 08, 2025

KARYAWAN YANG MEMBUAT NOTA PEMESANAN PALSU YANG MENGAKIBATKAN DIKELUARKANNYA BARANG-BARANG PESANAN TERSEBUT, DAPAT DIKENAKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Januari 07, 2025

PERBUATAN KORUPSI: DIREKTUR YANG MENANDATANGANI DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Januari 06, 2025

MENGANTAR ROKOK TANPA PITA CUKAI (ROKOK ILEGAL) MERUPAKAN TINDAK PIDANA “PERCOBAAN MENYERAHKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI”

Januari 03, 2025

SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING, DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (KASUS TILAAR VS JURGEN KUNZEL)

Januari 02, 2025

MEMBAYAR SESUATU DENGAN CEK/BILYET GIRO YANG TIDAK ADA/TIDAK CUKUP DANANYA UNTUK MEMBAYAR, DAPAT DIKUALIFISIR SEBAGAI PENIPUAN

Desember 31, 2024

PERBUATAN SESEORANG (DALAM HAL INI NOTARIS) YANG MENYERAHKAN UANG MILIK CALON PEMBELI TANAH KEPADA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Desember 30, 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN TIDAK DAPAT DITUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERMASALAHAN TEKNIS BERUPA KERUSAKAN SERVER TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA

Desember 27, 2024

GUGATAN PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERLALU DINI (PREMATURE) KARENA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BELUM MENERBITKAN PUTUSAN EKSEKUATOR

Desember 26, 2024

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA BERSIFAT INDIVIDUAL - PEMILIK USAHA TIDAK DAPAT DITARIK UNTUK IKUT BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN KARYAWANNYA

Desember 24, 2024

TINDAK PIDANA: MENGAKSES DAN MENGIRIM DOKUMEN ELEKTRONIK DARI HANDPHONE MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN

Desember 23, 2024

PENGURUS ORGANISASI KEAGAMAAN MENGGERAKAN PIHAK LAIN UNTUK MENDAPATKAN DANA BANTUAN PEMERINTAH LALU MENGAMBIL MANFAAT

Desember 21, 2024

PENGADILAN MEMBEBASKAN TERDAKWA ANTARA LAIN KARENA BAP DIBUAT DENGAN TEKANAN/PAKSAAN POLISI DAN SELAMA PEMERIKSAAN TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM

Desember 19, 2024

KEUANGAN YANG ADA PADA BUMN TETAP MERUPAKAN KEUANGAN NEGARA, MESKIPUN KEKAYAAN NEGARA YANG ADA DI BUMN MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG SUDAH DIPISAHKAN

Desember 18, 2024

DITOLAK: PESERTA YANG TIDAK MENUNJUKKAN LAPORAN PAJAK BADAN USAHA 3 BULAN TERAKHIR DALAM SELEKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Desember 17, 2024

Banding Administratif: Upaya Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa

Desember 16, 2024

Cari Blog Ini

ARTO SULAWESI

Postingan

PERKARA PENYALAHGUNAAN BLBI: MA MEMPERBERAT HUKUMAN TERDAKWA KORUPSI

PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEMENANG TENDER YANG TERBUKTI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENGADAAN ADALAH CACAT HUKUM

PEKERJAAN BELUM SELESAI DAPAT DIKENAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

PENETAPAN PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN UMUM, BUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PEMBELI (BUYER) BERITIKAD BAIK DILINDUNGI OLEH HUKUM

PELANGGARAN PROSEDUR DAN PRAKTIK CURANG DALAM PENGADAAN BARANG YANG DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN BERSAMA-SAMA

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS TIDAK MENGACU PADA PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM ADALAH TINDAKAN WANPRESTASI

Ahli Tidak Dapat Dituntut Pidana Dan Perdata

SURAT GIRIK C YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BUKU LETTER C KELURAHAN UNTUK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU

PERBUATAN TERDAKWA YANG MENANDATANGANI DOKUMEN/SURAT PEMBERITAHUAN YANG TIDAK BENAR KE KANTOR PAJAK MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

MENITIPKAN BARANG MEWAH (HIGH VALUE GOODS) KEPADA PETUGAS OPERASIONAL BANDARA UNTUK DIBAWA KELUAR TANPA MEMBAYAR BEA BARANG IMPOR MASUK DALAM KATEGORI PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR

PERKARA PEMBUNUHAN MARSINAH

PERBUATAN MENJUAL BARANG YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN TANPA IZIN PEMILIK BARANG TERSEBUT ADALAH TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

TERDAKWA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN

Media PERIKATAN

KARYAWAN YANG MEMBUAT NOTA PEMESANAN PALSU YANG MENGAKIBATKAN DIKELUARKANNYA BARANG-BARANG PESANAN TERSEBUT, DAPAT DIKENAKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

PERBUATAN KORUPSI: DIREKTUR YANG MENANDATANGANI DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

MENGANTAR ROKOK TANPA PITA CUKAI (ROKOK ILEGAL) MERUPAKAN TINDAK PIDANA “PERCOBAAN MENYERAHKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI”

SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING, DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (KASUS TILAAR VS JURGEN KUNZEL)

MEMBAYAR SESUATU DENGAN CEK/BILYET GIRO YANG TIDAK ADA/TIDAK CUKUP DANANYA UNTUK MEMBAYAR, DAPAT DIKUALIFISIR SEBAGAI PENIPUAN

PERBUATAN SESEORANG (DALAM HAL INI NOTARIS) YANG MENYERAHKAN UANG MILIK CALON PEMBELI TANAH KEPADA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN TIDAK DAPAT DITUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERMASALAHAN TEKNIS BERUPA KERUSAKAN SERVER TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA

GUGATAN PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERLALU DINI (PREMATURE) KARENA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BELUM MENERBITKAN PUTUSAN EKSEKUATOR

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA BERSIFAT INDIVIDUAL - PEMILIK USAHA TIDAK DAPAT DITARIK UNTUK IKUT BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN KARYAWANNYA

TINDAK PIDANA: MENGAKSES DAN MENGIRIM DOKUMEN ELEKTRONIK DARI HANDPHONE MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN

PENGURUS ORGANISASI KEAGAMAAN MENGGERAKAN PIHAK LAIN UNTUK MENDAPATKAN DANA BANTUAN PEMERINTAH LALU MENGAMBIL MANFAAT

PENGADILAN MEMBEBASKAN TERDAKWA ANTARA LAIN KARENA BAP DIBUAT DENGAN TEKANAN/PAKSAAN POLISI DAN SELAMA PEMERIKSAAN TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM

KEUANGAN YANG ADA PADA BUMN TETAP MERUPAKAN KEUANGAN NEGARA, MESKIPUN KEKAYAAN NEGARA YANG ADA DI BUMN MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG SUDAH DIPISAHKAN

DITOLAK: PESERTA YANG TIDAK MENUNJUKKAN LAPORAN PAJAK BADAN USAHA 3 BULAN TERAKHIR DALAM SELEKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Banding Administratif: Upaya Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa

PEMECAHAN PENGADAAN BARANG/JASA MENJADI BEBERAPA PAKET DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN MENGHINDARI PROSES PELELANGAN DIKENAKAN HUKUMAN PIDANA