ARTO SULAWESI

Postingan

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: PERBUATAN SUAMI YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN ISTRI DALAM FORM PENGAJUAN KREDIT

Mei 02, 2025

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG MENERIMA KOMISI UNTUK MEMENANGKAN REKANAN TERTENTU MASUK DALAM KATEGORI TIPIKOR

Mei 01, 2025

PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH YANG TERHUTANG HARUS DIDAHULUKAN ATAS SEMUA JENIS KREDITUR

April 30, 2025

PASAL PENYERANGAN KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK INSTITUSI PEMERINTAH

April 29, 2025

MENGUBAH SPESIFIKASI BARANG TIDAK DIDASARKAN KEBUTUHAN TETAPI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN, MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

April 28, 2025

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

April 25, 2025

LALAI DAN MEMBIARKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE TANPA ADANYA PERATURAN YANG ADIL: PRESIDEN RI, WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPR, MENKOMINFO, DAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

April 24, 2025

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

April 23, 2025

DIHUKUM PIDANA: WARTAWAN YANG MEMINTA-MINTA IMBALAN ATAU FASILITAS TERKAIT INFORMASI ATAU BERITA YANG DILIPUT (PEMERASAN)

April 22, 2025

PANITIA PENGADAAN BARANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA MARK UP HARGA

April 21, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SENGKETA YANG DIMILIKI PIHAK LAIN

April 18, 2025

Sejarah Baru, Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dihukum Pidana Secara In Absentia (Tanpa Kehadiran Terdakwa)

April 17, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN NAMUN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PALSU AGAR DAPAT MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN TANPA DIKETAHUI PASANGAN YANG SAH

April 16, 2025

PEMBELI YANG BELUM MELUNASI PEMBAYARAN TAPI MEROMBAK RUMAH TANPA IZIN DEVELOPER DIHUKUM PIDANA KARENA MENGHANCURKAN DAN MEMUSNAHKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

April 15, 2025

DIHUKUM PIDANA: SEORANG LAKI-LAKI YANG MENGIKUTI DAN MENDEKATI SEORANG PEREMPUAN DENGAN MAKSUD UNTUK BERSENTUHAN SECARA FISIK KARENA MERUPAKAN PERBUATAN SEKSUAL YANG MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG

April 14, 2025

Taktis Menghadapi Kekacauan Perdagangan Dunia

April 14, 2025

SESEORANG YANG MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP REKAMAN CCTV BERHAK MEMPEROLEH REKAMAN TERSEBUT

April 11, 2025

SEORANG ISTRI YANG MEMBUNUH SUAMINYA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM KARENA PERBUATAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI

April 10, 2025

MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE DI PLATFORM TIKTOK DENGAN CARA MENGGUNAKAN KAOS BERTULISKAN SITUS JUDI MERUPAKAN TINDAK PIDANA ITE

April 09, 2025

PMH: TINDAKAN PERUSAHAAN YANG MENOLAK UNTUK MENCATAT NAMA AHLI WARIS SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

April 08, 2025

KETUA TIM PEMERIKSA BARANG/JASA YANG MENYATAKAN HASIL YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI BARANG YANG SEBENARNYA

April 04, 2025

Danantara dan Komitmen Presiden Untuk Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan

Maret 31, 2025

KUHP BARU: KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

Maret 28, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KARENA PERBUATAN ITU MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS UU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN WILAYAH TERKECIL

Maret 27, 2025

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: MEREKRUT DAN MENJANJIKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI TETAPI JUSTRU MENGEKSPLOITASI ORANG LAIN

Maret 26, 2025

MEREKRUT CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BAWAH 21 TAHUN ADALAH TINDAK PIDANA

Maret 25, 2025

PERBUATAN MENYIMPAN ATAU MEMILIKI BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI, KEMUDIAN DIOLAH DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KEMBALI MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA KONSERVASI SDA

Maret 24, 2025

PERBUATAN MENJUAL MESIN EDC YANG DIPEROLEH SECARA TANPA HAK, DENGAN DATA NASABAH YANG BELUM DIHAPUS MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING)

Maret 21, 2025

MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN SECARA ILEGAL UNTUK MEMPEROLEH DATA BERUPA EMAIL DAN KARTU KREDIT YANG DIMANFAATKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE ADALAH TINDAK PIDANA PERETASAN YANG DIATUR DALAM UU ITE

Maret 20, 2025

MEMBUAT AKUN MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD MENIPU DAN MENGELABUI ORANG AGAR PERCAYA BAHWA AKUN TERSEBUT ADALAH AKUN ASLI MERUPAKAN PELANGGARAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Maret 19, 2025

ADVOKAT YANG MEMBERIKAN SARAN KEPADA KLIENNYA UNTUK MENGHINDARI PROSES HUKUM, TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KLIENNYA SEHINGGA PROSES HUKUM TETAP BERJALAN, TIDAK MEMENUHI UNSUR MENGHALANG-HALANGI ATAU MERINTANGI PENYIDIKAN

Cari Blog Ini

ARTO SULAWESI

Postingan

PERANTARA DALAM PENGIRIMAN KENDARAAN CURIAN DIHUKUM BERDASARKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: PERBUATAN SUAMI YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN ISTRI DALAM FORM PENGAJUAN KREDIT

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG MENERIMA KOMISI UNTUK MEMENANGKAN REKANAN TERTENTU MASUK DALAM KATEGORI TIPIKOR

PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH YANG TERHUTANG HARUS DIDAHULUKAN ATAS SEMUA JENIS KREDITUR

PASAL PENYERANGAN KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK INSTITUSI PEMERINTAH

MENGUBAH SPESIFIKASI BARANG TIDAK DIDASARKAN KEBUTUHAN TETAPI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN, MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

LALAI DAN MEMBIARKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE TANPA ADANYA PERATURAN YANG ADIL: PRESIDEN RI, WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPR, MENKOMINFO, DAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

DIHUKUM PIDANA: WARTAWAN YANG MEMINTA-MINTA IMBALAN ATAU FASILITAS TERKAIT INFORMASI ATAU BERITA YANG DILIPUT (PEMERASAN)

PANITIA PENGADAAN BARANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA MARK UP HARGA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SENGKETA YANG DIMILIKI PIHAK LAIN

Sejarah Baru, Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dihukum Pidana Secara In Absentia (Tanpa Kehadiran Terdakwa)

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN NAMUN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PALSU AGAR DAPAT MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN TANPA DIKETAHUI PASANGAN YANG SAH

PEMBELI YANG BELUM MELUNASI PEMBAYARAN TAPI MEROMBAK RUMAH TANPA IZIN DEVELOPER DIHUKUM PIDANA KARENA MENGHANCURKAN DAN MEMUSNAHKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

DIHUKUM PIDANA: SEORANG LAKI-LAKI YANG MENGIKUTI DAN MENDEKATI SEORANG PEREMPUAN DENGAN MAKSUD UNTUK BERSENTUHAN SECARA FISIK KARENA MERUPAKAN PERBUATAN SEKSUAL YANG MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG

Taktis Menghadapi Kekacauan Perdagangan Dunia

SESEORANG YANG MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP REKAMAN CCTV BERHAK MEMPEROLEH REKAMAN TERSEBUT

SEORANG ISTRI YANG MEMBUNUH SUAMINYA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM KARENA PERBUATAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI

MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE DI PLATFORM TIKTOK DENGAN CARA MENGGUNAKAN KAOS BERTULISKAN SITUS JUDI MERUPAKAN TINDAK PIDANA ITE

PMH: TINDAKAN PERUSAHAAN YANG MENOLAK UNTUK MENCATAT NAMA AHLI WARIS SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

KETUA TIM PEMERIKSA BARANG/JASA YANG MENYATAKAN HASIL YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI BARANG YANG SEBENARNYA

Danantara dan Komitmen Presiden Untuk Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan

KUHP BARU: KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KARENA PERBUATAN ITU MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS UU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN WILAYAH TERKECIL

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: MEREKRUT DAN MENJANJIKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI TETAPI JUSTRU MENGEKSPLOITASI ORANG LAIN

MEREKRUT CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BAWAH 21 TAHUN ADALAH TINDAK PIDANA

PERBUATAN MENYIMPAN ATAU MEMILIKI BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI, KEMUDIAN DIOLAH DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KEMBALI MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA KONSERVASI SDA

PERBUATAN MENJUAL MESIN EDC YANG DIPEROLEH SECARA TANPA HAK, DENGAN DATA NASABAH YANG BELUM DIHAPUS MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING)

MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN SECARA ILEGAL UNTUK MEMPEROLEH DATA BERUPA EMAIL DAN KARTU KREDIT YANG DIMANFAATKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE ADALAH TINDAK PIDANA PERETASAN YANG DIATUR DALAM UU ITE

MEMBUAT AKUN MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD MENIPU DAN MENGELABUI ORANG AGAR PERCAYA BAHWA AKUN TERSEBUT ADALAH AKUN ASLI MERUPAKAN PELANGGARAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

ADVOKAT YANG MEMBERIKAN SARAN KEPADA KLIENNYA UNTUK MENGHINDARI PROSES HUKUM, TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KLIENNYA SEHINGGA PROSES HUKUM TETAP BERJALAN, TIDAK MEMENUHI UNSUR MENGHALANG-HALANGI ATAU MERINTANGI PENYIDIKAN