ARTO SULAWESI

Postingan

Juni 17, 2025

Negara Membiayai Pendidikan Dasar Sekolah Madrasah/Swasta Selama Memenuhi Syarat

Juni 16, 2025

Dalam Persekongkolan Tender, Bukti Petunjuk Dapat Diterima Sebagai Alat Bukti Yang Sah dan Cukup

Juni 11, 2025

DIHUKUM PIDANA: BERSEKONGKOL DENGAN PEJABAT TERKAIT AGAR BADAN USAHANYA DIPILIH SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN

Mei 15, 2025

TIPIKOR: PEJABAT YANG TIDAK MELAKUKAN VISITASI, MONITORING, DAN EVALUASI TERHADAP DANA HIBAH YANG KEMUDIAN DISALAHGUNAKAN TURUT DIPIDANA

Mei 14, 2025

PENYIMPANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DENGAN CARA MEMBUAT PROYEK FIKTIF

Mei 13, 2025

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Mei 11, 2025

MEME CIUMAN PRESIDEN: UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI DAN HUKUM

Mei 10, 2025

DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN, TETAP DAPAT DIPERIKSA MELALUI CELAH HUKUM “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Mei 09, 2025

MENGGUNAKAN NOTA KOSONG ATAU NOTA MARK-UP UNTUK MEMBUAT LAPORAN SEOLAH-OLAH DANA HIBAH TELAH DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mei 08, 2025

PERSEKONGKOLAN DENGAN PESERTA LELANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERTENTU MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mei 07, 2025

PERBUATAN MENGGADAIKAN BARANG SEWAAN TANPA IZIN PEMILIKNYA MASUK DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Mei 06, 2025

PERANTARA DALAM PENGIRIMAN KENDARAAN CURIAN DIHUKUM BERDASARKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

Mei 05, 2025

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: PERBUATAN SUAMI YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN ISTRI DALAM FORM PENGAJUAN KREDIT

Mei 02, 2025

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG MENERIMA KOMISI UNTUK MEMENANGKAN REKANAN TERTENTU MASUK DALAM KATEGORI TIPIKOR

Mei 01, 2025

PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH YANG TERHUTANG HARUS DIDAHULUKAN ATAS SEMUA JENIS KREDITUR

April 30, 2025

PASAL PENYERANGAN KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK INSTITUSI PEMERINTAH

April 29, 2025

MENGUBAH SPESIFIKASI BARANG TIDAK DIDASARKAN KEBUTUHAN TETAPI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN, MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

April 28, 2025

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

April 25, 2025

LALAI DAN MEMBIARKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE TANPA ADANYA PERATURAN YANG ADIL: PRESIDEN RI, WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPR, MENKOMINFO, DAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

April 24, 2025

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

April 23, 2025

DIHUKUM PIDANA: WARTAWAN YANG MEMINTA-MINTA IMBALAN ATAU FASILITAS TERKAIT INFORMASI ATAU BERITA YANG DILIPUT (PEMERASAN)

April 22, 2025

PANITIA PENGADAAN BARANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA MARK UP HARGA

April 21, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SENGKETA YANG DIMILIKI PIHAK LAIN

April 18, 2025

Sejarah Baru, Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dihukum Pidana Secara In Absentia (Tanpa Kehadiran Terdakwa)

April 17, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN NAMUN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PALSU AGAR DAPAT MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN TANPA DIKETAHUI PASANGAN YANG SAH

April 16, 2025

PEMBELI YANG BELUM MELUNASI PEMBAYARAN TAPI MEROMBAK RUMAH TANPA IZIN DEVELOPER DIHUKUM PIDANA KARENA MENGHANCURKAN DAN MEMUSNAHKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

April 15, 2025

DIHUKUM PIDANA: SEORANG LAKI-LAKI YANG MENGIKUTI DAN MENDEKATI SEORANG PEREMPUAN DENGAN MAKSUD UNTUK BERSENTUHAN SECARA FISIK KARENA MERUPAKAN PERBUATAN SEKSUAL YANG MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG

April 14, 2025

Cari Blog Ini

ARTO SULAWESI

Postingan

Negara Membiayai Pendidikan Dasar Sekolah Madrasah/Swasta Selama Memenuhi Syarat

Dalam Persekongkolan Tender, Bukti Petunjuk Dapat Diterima Sebagai Alat Bukti Yang Sah dan Cukup

Melanggar Prinsip Imparsialitas, Menjadi Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA: MEMBUKA PAKSA PORTAL PENUTUP JALAN

DIHUKUM PIDANA: MENYALAHGUNAKAN DANA HIBAH

DIHUKUM PIDANA: ANGGOTA DPRD YANG TURUT MEMFASILITASI PENCAIRAN DANA HIBAH

DIHUKUM PIDANA: BERSEKONGKOL DENGAN PEJABAT TERKAIT AGAR BADAN USAHANYA DIPILIH SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN

TIPIKOR: PEJABAT YANG TIDAK MELAKUKAN VISITASI, MONITORING, DAN EVALUASI TERHADAP DANA HIBAH YANG KEMUDIAN DISALAHGUNAKAN TURUT DIPIDANA

PENYIMPANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DENGAN CARA MEMBUAT PROYEK FIKTIF

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

MEME CIUMAN PRESIDEN: UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI DAN HUKUM

DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN, TETAP DAPAT DIPERIKSA MELALUI CELAH HUKUM “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

MENGGUNAKAN NOTA KOSONG ATAU NOTA MARK-UP UNTUK MEMBUAT LAPORAN SEOLAH-OLAH DANA HIBAH TELAH DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERSEKONGKOLAN DENGAN PESERTA LELANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERTENTU MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERBUATAN MENGGADAIKAN BARANG SEWAAN TANPA IZIN PEMILIKNYA MASUK DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

PERANTARA DALAM PENGIRIMAN KENDARAAN CURIAN DIHUKUM BERDASARKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: PERBUATAN SUAMI YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN ISTRI DALAM FORM PENGAJUAN KREDIT

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG MENERIMA KOMISI UNTUK MEMENANGKAN REKANAN TERTENTU MASUK DALAM KATEGORI TIPIKOR

PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH YANG TERHUTANG HARUS DIDAHULUKAN ATAS SEMUA JENIS KREDITUR

PASAL PENYERANGAN KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK INSTITUSI PEMERINTAH

MENGUBAH SPESIFIKASI BARANG TIDAK DIDASARKAN KEBUTUHAN TETAPI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN, MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

LALAI DAN MEMBIARKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE TANPA ADANYA PERATURAN YANG ADIL: PRESIDEN RI, WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPR, MENKOMINFO, DAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

DIHUKUM PIDANA: WARTAWAN YANG MEMINTA-MINTA IMBALAN ATAU FASILITAS TERKAIT INFORMASI ATAU BERITA YANG DILIPUT (PEMERASAN)

PANITIA PENGADAAN BARANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA MARK UP HARGA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SENGKETA YANG DIMILIKI PIHAK LAIN

Sejarah Baru, Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dihukum Pidana Secara In Absentia (Tanpa Kehadiran Terdakwa)

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN NAMUN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PALSU AGAR DAPAT MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN TANPA DIKETAHUI PASANGAN YANG SAH

PEMBELI YANG BELUM MELUNASI PEMBAYARAN TAPI MEROMBAK RUMAH TANPA IZIN DEVELOPER DIHUKUM PIDANA KARENA MENGHANCURKAN DAN MEMUSNAHKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

DIHUKUM PIDANA: SEORANG LAKI-LAKI YANG MENGIKUTI DAN MENDEKATI SEORANG PEREMPUAN DENGAN MAKSUD UNTUK BERSENTUHAN SECARA FISIK KARENA MERUPAKAN PERBUATAN SEKSUAL YANG MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG

Taktis Menghadapi Kekacauan Perdagangan Dunia