Postingan

Pembicara Pro-Israel Monique: Mengundang Kritik Terhadap Program ILC Karni Ilyas

Bukan Sengketa Konsumen: Penolakan Klaim Asuransi Dengan Alasan Tidak Sesuai Ketentuan Polis, Sehingga BPSK Tidak Berwenang Atas Perkara Tersebut

Putusan Arbitrase Bersifat Final: MA Menolak Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Kasasi Tersebut

Sertifikat yang Terbit Lebih Dahulu Memiliki Nilai Pembuktian yang Lebih Kuat

Bukan Kewenangan BPSK: Sengketa Utang Piutang Antara Debitur dan Kreditur

Gugatan Tidak Jelas, Pinjam Meminjam Ataukah Investasi: Dapat Tidak Diterimanya (NO) Gugatan Wanprestasi

Lembaga Penyelesaian Sengketa Arbitrase Ialah LAPS SJK Meskipun Tidak Diatur Dalam Perjanjian

Kedudukan dan Fungsi Jabatan Notaris Dalam Nomenkelatur Ketatanegaraan

Dihukum Pidana: Tanpa Izin Menandantangani Perjanjian Dan Menerima Uang Sewa Atas Lahan

Negara Membiayai Pendidikan Dasar Sekolah Madrasah/Swasta Selama Memenuhi Syarat

Dalam Persekongkolan Tender, Bukti Petunjuk Dapat Diterima Sebagai Alat Bukti Yang Sah dan Cukup

Melanggar Prinsip Imparsialitas, Menjadi Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA: MEMBUKA PAKSA PORTAL PENUTUP JALAN

DIHUKUM PIDANA: MENYALAHGUNAKAN DANA HIBAH

DIHUKUM PIDANA: ANGGOTA DPRD YANG TURUT MEMFASILITASI PENCAIRAN DANA HIBAH

DIHUKUM PIDANA: BERSEKONGKOL DENGAN PEJABAT TERKAIT AGAR BADAN USAHANYA DIPILIH SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN

TIPIKOR: PEJABAT YANG TIDAK MELAKUKAN VISITASI, MONITORING, DAN EVALUASI TERHADAP DANA HIBAH YANG KEMUDIAN DISALAHGUNAKAN TURUT DIPIDANA

PENYIMPANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DENGAN CARA MEMBUAT PROYEK FIKTIF

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

MEME CIUMAN PRESIDEN: UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI DAN HUKUM

DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN, TETAP DAPAT DIPERIKSA MELALUI CELAH HUKUM “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

MENGGUNAKAN NOTA KOSONG ATAU NOTA MARK-UP UNTUK MEMBUAT LAPORAN SEOLAH-OLAH DANA HIBAH TELAH DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERSEKONGKOLAN DENGAN PESERTA LELANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERTENTU MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERBUATAN MENGGADAIKAN BARANG SEWAAN TANPA IZIN PEMILIKNYA MASUK DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

PERANTARA DALAM PENGIRIMAN KENDARAAN CURIAN DIHUKUM BERDASARKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: PERBUATAN SUAMI YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN ISTRI DALAM FORM PENGAJUAN KREDIT

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG MENERIMA KOMISI UNTUK MEMENANGKAN REKANAN TERTENTU MASUK DALAM KATEGORI TIPIKOR

PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH YANG TERHUTANG HARUS DIDAHULUKAN ATAS SEMUA JENIS KREDITUR

PASAL PENYERANGAN KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK INSTITUSI PEMERINTAH

MENGUBAH SPESIFIKASI BARANG TIDAK DIDASARKAN KEBUTUHAN TETAPI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN, MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

LALAI DAN MEMBIARKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE TANPA ADANYA PERATURAN YANG ADIL: PRESIDEN RI, WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPR, MENKOMINFO, DAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM