ARTO SULAWESI

Postingan

JIKA DEBITUR WANPRESTASI, KREDITUR BERHAK MELELANG BARANG JAMINAN YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN GUNA PEMENUHAN HUTANG

September 20, 2024

PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH YANG TERHUTANG DIDAHULUKAN ATAS SEMUA JENIS KREDITUR

September 19, 2024

JIKA TERDAPAT SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH YANG SAMA, DIMANA KEDUANYA SAMA-SAMA OTENTIK MAKA BUKTI HAK YANG PALING KUAT ADALAH SERTIFIKAT HAK YANG TERBIT LEBIH DAHULU

September 18, 2024

MASKAPAI PENERBANGAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEHILANGAN BAGASI KABIN, KECUALI PENUMPANG DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA KEHILANGAN TERSEBUT DISEBABKAN OLEH TINDAKAN PENGANGKUTAN ATAU ORANG YANG DIPEKERJAKAN

September 17, 2024

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KARYA JURNALISTIK BERADA PADA PENGELOLA MEDIA BUKAN PADA ADVOKAT

September 16, 2024

Advokat Tidak Dapat Dituntut Didalam Maupun Diluar Pengadilan

September 13, 2024

SPDP Wajib Diserahkan Kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor

September 12, 2024

MENGUBAH JADWAL PENERBANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG, MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KARENA ITU MASKAPAI DIHUKUM MENGGANTI KERUGIAN

September 11, 2024

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT (PENUMPANG) DENGAN TERGUGAT (MASKAPAI) MERUPAKAN HUBUNGAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN ORANG, OLEH KARENA ITU TIDAK DITERBANGKANNYA PENUMPANG SESUAI DENGAN TIKET YANG DIMILIKINYA ADALAH TINDAKAN WANPRESTASI

September 10, 2024

DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA HARUS TERDAPAT KESEPAKATAN ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR TERKAIT KAPAN DAN KEADAAN BAGAIMANA DEBITUR DAPAT DINYATAKAN WANPRESTASI

September 09, 2024

KARENA SURAT BUKTI BERUPA FOTOKOPI YANG DIAKUI OLEH PIHAK LAWAN, MAKA FOTOKOPI TERSEBUT DAPAT DITERIMA SEBAGAI BUKTI YANG SAH OLEH PENGADILAN

September 06, 2024

JAKSA PENGACARA NEGARA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA TERKAIT UANG PENGGANTI YANG BELUM DIBAYAR OLEH TERPIDANA TIPIKOR

September 05, 2024

NOTARIS DIHUKUM PIDANA PENJARA KARENA MEMALSUKAN TANDA TANGAN PEMILIK TANAH DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA UNTUK PENGECEKAN SERTIFIKAT DI BPN

September 04, 2024

PERJANJIAN ASURANSI BATAL DEMI HUKUM JIKA ADA YANG DISEMBUNYIKAN SEWAKTU PENUTUPAN POLIS

September 03, 2024

PERJANJIAN DIBATALKAN KARENA TERJADI PELANGGARAN ASAS ITIKAD BAIK YANG ADALAH UNSUR UTAMA DARI SEBUAH PERJANJIAN

September 02, 2024

Relaas Akta atau Akta Berita Acara adalah salah satu BENTUK AKTA sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, disamping Partij Akta atau Perjanjian

Agustus 30, 2024

PENAMBAHAN BUNGA OLEH BANK TERHADAP KREDIT YANG TELAH DINYATAKAN MACET TIDAK DIBENARKAN

Agustus 29, 2024

MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN GUGATAN KEPEMILIKAN RUMAH OLEH SANG ISTRI TERHADAP KELUARGA ALM. SUAMI KARENA WALAUPUN PERKAWINAN MEREKA TIDAK DILAPORKAN DI CATATAN SIPIL NAMUN BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG ADA, TELAH TERJADI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT TIONGHOA

Agustus 28, 2024

SESEORANG YANG MENYERAHKAN CEK PADAHAL IA MENGETAHUI BAHWA CEK ITU TIDAK ADA DANANYA, MAKA PERBUATANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Agustus 27, 2024

PENGADILAN TINGGI KELIRU KARENA TELAH MEMASUKI POKOK PERKARA DENGAN MENYATAKAN BAHWA JUAL BELI TANAH SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DENGAN PENGGUGAT INTERVENSI SAH PADAHAL PENGADILAN NEGERI BELUM PERNAH MEMERIKSA MATERI GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI

Agustus 26, 2024

SESEORANG YANG KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN KEBAKARAN DIKENAKAN SANKSI PIDANA

Agustus 23, 2024

PERBUATAN SESEORANG (DALAM HAL INI NOTARIS) YANG MENYERAHKAN UANG MILIK CALON PEMBELI TANAH KEPADA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Agustus 22, 2024

PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH MELAMPAUI TENGGAT WAKTU YANG DITENTUKAN

Agustus 21, 2024

ORANG YANG MENJUAL MOBIL YANG MASIH TERIKAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN LEASING NAMUN TIDAK MELUNASI HUTANGNYA SEHINGGA MOBIL TERSEBUT DITARIK OLEH PIHAK LEASING DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Agustus 20, 2024

PIHAK YANG MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN TANPA KUASA RESMI UNTUK ITU DAN TIDAK MEMBERIKAN TANDA TERIMA DIKENAKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN

Agustus 19, 2024

KORPORASI DAPAT DIPERSALAHKAN DAN DIHUKUM ATAS PERBUATAN DAN KESALAHAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG DIHASILKAN PERUSAHAAN (TINDAK PIDANA LINGKUNGAN OLEH KORPORASI)

Agustus 16, 2024

Cari Blog Ini

ARTO SULAWESI

Postingan

GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

PEKERJA YANG TERBUKTI MENGUNGKAPKAN INFORMASI KEPADA PIHAK PERUSAHAAN LAIN

PERMOHONAN UNTUK PENGESAHAN PERKAWINAN TIDAK DAPAT DITERIMA

PERJANJIAN DIBUAT OLEH PRIBADI PENGURUS PERSEROAN

MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN

JIKA DEBITUR WANPRESTASI, KREDITUR BERHAK MELELANG BARANG JAMINAN YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN GUNA PEMENUHAN HUTANG

PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH YANG TERHUTANG DIDAHULUKAN ATAS SEMUA JENIS KREDITUR

JIKA TERDAPAT SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH YANG SAMA, DIMANA KEDUANYA SAMA-SAMA OTENTIK MAKA BUKTI HAK YANG PALING KUAT ADALAH SERTIFIKAT HAK YANG TERBIT LEBIH DAHULU

MASKAPAI PENERBANGAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEHILANGAN BAGASI KABIN, KECUALI PENUMPANG DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA KEHILANGAN TERSEBUT DISEBABKAN OLEH TINDAKAN PENGANGKUTAN ATAU ORANG YANG DIPEKERJAKAN

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KARYA JURNALISTIK BERADA PADA PENGELOLA MEDIA BUKAN PADA ADVOKAT

Advokat Tidak Dapat Dituntut Didalam Maupun Diluar Pengadilan

SPDP Wajib Diserahkan Kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor

MENGUBAH JADWAL PENERBANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG, MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KARENA ITU MASKAPAI DIHUKUM MENGGANTI KERUGIAN

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT (PENUMPANG) DENGAN TERGUGAT (MASKAPAI) MERUPAKAN HUBUNGAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN ORANG, OLEH KARENA ITU TIDAK DITERBANGKANNYA PENUMPANG SESUAI DENGAN TIKET YANG DIMILIKINYA ADALAH TINDAKAN WANPRESTASI

DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA HARUS TERDAPAT KESEPAKATAN ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR TERKAIT KAPAN DAN KEADAAN BAGAIMANA DEBITUR DAPAT DINYATAKAN WANPRESTASI

KARENA SURAT BUKTI BERUPA FOTOKOPI YANG DIAKUI OLEH PIHAK LAWAN, MAKA FOTOKOPI TERSEBUT DAPAT DITERIMA SEBAGAI BUKTI YANG SAH OLEH PENGADILAN

JAKSA PENGACARA NEGARA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA TERKAIT UANG PENGGANTI YANG BELUM DIBAYAR OLEH TERPIDANA TIPIKOR

NOTARIS DIHUKUM PIDANA PENJARA KARENA MEMALSUKAN TANDA TANGAN PEMILIK TANAH DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA UNTUK PENGECEKAN SERTIFIKAT DI BPN

PERJANJIAN ASURANSI BATAL DEMI HUKUM JIKA ADA YANG DISEMBUNYIKAN SEWAKTU PENUTUPAN POLIS

PERJANJIAN DIBATALKAN KARENA TERJADI PELANGGARAN ASAS ITIKAD BAIK YANG ADALAH UNSUR UTAMA DARI SEBUAH PERJANJIAN

Relaas Akta atau Akta Berita Acara adalah salah satu BENTUK AKTA sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, disamping Partij Akta atau Perjanjian

PENAMBAHAN BUNGA OLEH BANK TERHADAP KREDIT YANG TELAH DINYATAKAN MACET TIDAK DIBENARKAN

MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN GUGATAN KEPEMILIKAN RUMAH OLEH SANG ISTRI TERHADAP KELUARGA ALM. SUAMI KARENA WALAUPUN PERKAWINAN MEREKA TIDAK DILAPORKAN DI CATATAN SIPIL NAMUN BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG ADA, TELAH TERJADI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT TIONGHOA

SESEORANG YANG MENYERAHKAN CEK PADAHAL IA MENGETAHUI BAHWA CEK ITU TIDAK ADA DANANYA, MAKA PERBUATANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

PENGADILAN TINGGI KELIRU KARENA TELAH MEMASUKI POKOK PERKARA DENGAN MENYATAKAN BAHWA JUAL BELI TANAH SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DENGAN PENGGUGAT INTERVENSI SAH PADAHAL PENGADILAN NEGERI BELUM PERNAH MEMERIKSA MATERI GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI

SESEORANG YANG KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN KEBAKARAN DIKENAKAN SANKSI PIDANA

PERBUATAN SESEORANG (DALAM HAL INI NOTARIS) YANG MENYERAHKAN UANG MILIK CALON PEMBELI TANAH KEPADA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH MELAMPAUI TENGGAT WAKTU YANG DITENTUKAN

ORANG YANG MENJUAL MOBIL YANG MASIH TERIKAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN LEASING NAMUN TIDAK MELUNASI HUTANGNYA SEHINGGA MOBIL TERSEBUT DITARIK OLEH PIHAK LEASING DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN TANPA KUASA RESMI UNTUK ITU DAN TIDAK MEMBERIKAN TANDA TERIMA DIKENAKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN

KORPORASI DAPAT DIPERSALAHKAN DAN DIHUKUM ATAS PERBUATAN DAN KESALAHAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG DIHASILKAN PERUSAHAAN (TINDAK PIDANA LINGKUNGAN OLEH KORPORASI)

Bamsoet Dan 10 Pantun di Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2024