Postingan

PASAL PENYERANGAN KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK INSTITUSI PEMERINTAH

MENGUBAH SPESIFIKASI BARANG TIDAK DIDASARKAN KEBUTUHAN TETAPI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN, MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

LALAI DAN MEMBIARKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE TANPA ADANYA PERATURAN YANG ADIL: PRESIDEN RI, WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPR, MENKOMINFO, DAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

DIHUKUM PIDANA: WARTAWAN YANG MEMINTA-MINTA IMBALAN ATAU FASILITAS TERKAIT INFORMASI ATAU BERITA YANG DILIPUT (PEMERASAN)

PANITIA PENGADAAN BARANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA MARK UP HARGA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SENGKETA YANG DIMILIKI PIHAK LAIN

Sejarah Baru, Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dihukum Pidana Secara In Absentia (Tanpa Kehadiran Terdakwa)

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN NAMUN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PALSU AGAR DAPAT MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN TANPA DIKETAHUI PASANGAN YANG SAH

PEMBELI YANG BELUM MELUNASI PEMBAYARAN TAPI MEROMBAK RUMAH TANPA IZIN DEVELOPER DIHUKUM PIDANA KARENA MENGHANCURKAN DAN MEMUSNAHKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

DIHUKUM PIDANA: SEORANG LAKI-LAKI YANG MENGIKUTI DAN MENDEKATI SEORANG PEREMPUAN DENGAN MAKSUD UNTUK BERSENTUHAN SECARA FISIK KARENA MERUPAKAN PERBUATAN SEKSUAL YANG MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG

Taktis Menghadapi Kekacauan Perdagangan Dunia

SESEORANG YANG MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP REKAMAN CCTV BERHAK MEMPEROLEH REKAMAN TERSEBUT

SEORANG ISTRI YANG MEMBUNUH SUAMINYA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM KARENA PERBUATAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI

MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE DI PLATFORM TIKTOK DENGAN CARA MENGGUNAKAN KAOS BERTULISKAN SITUS JUDI MERUPAKAN TINDAK PIDANA ITE

PMH: TINDAKAN PERUSAHAAN YANG MENOLAK UNTUK MENCATAT NAMA AHLI WARIS SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

KETUA TIM PEMERIKSA BARANG/JASA YANG MENYATAKAN HASIL YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI BARANG YANG SEBENARNYA

Danantara dan Komitmen Presiden Untuk Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan

KUHP BARU: KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KARENA PERBUATAN ITU MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS UU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN WILAYAH TERKECIL

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: MEREKRUT DAN MENJANJIKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI TETAPI JUSTRU MENGEKSPLOITASI ORANG LAIN

MEREKRUT CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BAWAH 21 TAHUN ADALAH TINDAK PIDANA

PERBUATAN MENYIMPAN ATAU MEMILIKI BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI, KEMUDIAN DIOLAH DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KEMBALI MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA KONSERVASI SDA

PERBUATAN MENJUAL MESIN EDC YANG DIPEROLEH SECARA TANPA HAK, DENGAN DATA NASABAH YANG BELUM DIHAPUS MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING)

MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN SECARA ILEGAL UNTUK MEMPEROLEH DATA BERUPA EMAIL DAN KARTU KREDIT YANG DIMANFAATKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE ADALAH TINDAK PIDANA PERETASAN YANG DIATUR DALAM UU ITE

MEMBUAT AKUN MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD MENIPU DAN MENGELABUI ORANG AGAR PERCAYA BAHWA AKUN TERSEBUT ADALAH AKUN ASLI MERUPAKAN PELANGGARAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

ADVOKAT YANG MEMBERIKAN SARAN KEPADA KLIENNYA UNTUK MENGHINDARI PROSES HUKUM, TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KLIENNYA SEHINGGA PROSES HUKUM TETAP BERJALAN, TIDAK MEMENUHI UNSUR MENGHALANG-HALANGI ATAU MERINTANGI PENYIDIKAN

MENJUAL OBAT-OBATAN KERAS TANPA IZIN DAN RESEP DOKTER DAPAT DIJERAT DENGAN TINDAK PIDANA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG DENGAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA MENANGKAP IKAN TANPA ADANYA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENGGUNAKAN GAMBAR/LOGO MILIK ORANG LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR DI DITJEN HAKI TANPA IZIN

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENJUAL PUPUK BERSUBSIDI DENGAN HARGA DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH