Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label KERUGIAN NEGARA

Unggulan

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

ARTOSULAWESI.MY.ID - Pasal 613 KUHPerdata mengatur bahwa Cessie hanya instrument hukum untuk melakukan pengalihan utang saja, dari Debitur yang macet Wanprestasi atau atas kehendak sendiri untuk mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Tetapi sesuai dengan perkembangan dan penerapan hukum ternyata Cessie juga dapat difungsikan untuk mengatasi kredit macet atau Debitur yang Wanprestasi yang utang Debitur tersebut dijamin dengan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) agar hak-haknya terpenuhi dan dapat memberikan kepastian hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (atau Penetapan ke Pengadilan Negeri) agar memutus atau menetapkan bahwa Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) diizinkan untuk melakukan balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan. *Hal tersebut sejalan dalam Putusan Pengadilan Tinggi 129/PDT/2016/PT.PBR Jo. No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr sebagai berikut:* Seba...

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

DIHUKUM PIDANA: PENYEDIA JASA YANG MENAWARKAN INSENTIF AGAR DIRINYA DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA PROYEK YANG PADA AKHIRNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN YANG TIDAK MENELITI KEBENARAN MATERIIL DARI BUKTI PEMBAYARAN YANG DIAJUKAN OLEH PENYEDIA BARANG SEHINGGA TERJADI KERUGIAN NEGARA MEMENUHI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

DIPIDANA: KONSULTAN PENGAWAS PROYEK PEMBANGUNAN YANG TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN PROYEK SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

Postingan Populer