Postingan

Menampilkan postingan dengan label KERUGIAN NEGARA

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

DIHUKUM PIDANA: PENYEDIA JASA YANG MENAWARKAN INSENTIF AGAR DIRINYA DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA PROYEK YANG PADA AKHIRNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN YANG TIDAK MENELITI KEBENARAN MATERIIL DARI BUKTI PEMBAYARAN YANG DIAJUKAN OLEH PENYEDIA BARANG SEHINGGA TERJADI KERUGIAN NEGARA MEMENUHI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

DIPIDANA: KONSULTAN PENGAWAS PROYEK PEMBANGUNAN YANG TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN PROYEK SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA