Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label JURISPRUDENCE

Unggulan

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

ARTOSULAWESI.MY.ID - Pasal 613 KUHPerdata mengatur bahwa Cessie hanya instrument hukum untuk melakukan pengalihan utang saja, dari Debitur yang macet Wanprestasi atau atas kehendak sendiri untuk mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Tetapi sesuai dengan perkembangan dan penerapan hukum ternyata Cessie juga dapat difungsikan untuk mengatasi kredit macet atau Debitur yang Wanprestasi yang utang Debitur tersebut dijamin dengan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) agar hak-haknya terpenuhi dan dapat memberikan kepastian hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (atau Penetapan ke Pengadilan Negeri) agar memutus atau menetapkan bahwa Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) diizinkan untuk melakukan balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan. *Hal tersebut sejalan dalam Putusan Pengadilan Tinggi 129/PDT/2016/PT.PBR Jo. No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr sebagai berikut:* Seba...

Media PERIKATAN

KARYAWAN YANG MEMBUAT NOTA PEMESANAN PALSU YANG MENGAKIBATKAN DIKELUARKANNYA BARANG-BARANG PESANAN TERSEBUT, DAPAT DIKENAKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

PERBUATAN KORUPSI: DIREKTUR YANG MENANDATANGANI DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

MENCANTUMKAN GELAR PERGURUAN TINGGI BESERTA SINGKATANNYA DIPERBOLEHKAN SETELAH YUDISIUM

AUDIT INVESTIGASI UNTUK MENENTUKKAN BESARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN HASILNYA DAPAT DITERIMA ATAU DIGUNAKAN

WARGA NEGARA ASING MELALUI PINJAM NAMA/NOMINEE BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

PERBUATAN ITU TIDAK MERUPAKAN TINDAK PIDANA KARENA PEMOTONGAN DANA BLT TERSEBUT TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PARA PENERIMA BLT

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI HARUS DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

PERKARA PEMAKSAAN OLEH PENYIDIK KEPADA ISTRI TERSANGKA

TENGGANG WAKTU YANG DAPAT MENGGUGURKAN HAK UNTUK MENUNTUT

HARTA BERSAMA TANPA IZIN ISTRI MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

MELANGGAR ASAS NE BIS IN IDEM

TUNTUTAN PENGEMBALIAN HARTA WARISAN YANG DIAJUKAN TERHADAP PIHAK KETIGA TIDAK HARUS DIAJUKAN OLEH SEMUA AHLI WARIS

MEMBUAT SURAT HIBAH DENGAN CARA TIPU MUSLIHAT (BEDROG) DAN PAKSAAN (DWANG) TERHADAP SESEORANG ADALAH TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Postingan Populer