Postingan

Menampilkan postingan dengan label Korupsi

MENGGUNAKAN NOTA KOSONG ATAU NOTA MARK-UP UNTUK MEMBUAT LAPORAN SEOLAH-OLAH DANA HIBAH TELAH DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MENGUBAH SPESIFIKASI BARANG TIDAK DIDASARKAN KEBUTUHAN TETAPI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN, MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK MENELITI DOKUMEN HPS DAN MENYEBABKAN KEUNTUNGAN BAGI PEMBORONG DAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN YANG TIDAK MENELITI KEBENARAN MATERIIL DARI BUKTI PEMBAYARAN YANG DIAJUKAN OLEH PENYEDIA BARANG SEHINGGA TERJADI KERUGIAN NEGARA MEMENUHI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat

PENERBITAN PERATURAN BUPATI AGAR PERUSAHAAN MILIK KELUARGANYA MEMENANGKAN LELANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ORANG YANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN DIRUT BUMN AGAR PERUSAHAANNYA DITUNJUK SEBAGAI PENYEDIA BARANG/JASA DIJERAT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN KESEMPATAN” DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

MENGETAHUI DAN MENANDATANGANI BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN REALISASI PENGADAAN SEHINGGA DANA PENGADAAN DICAIRKAN, MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA KORUPSI

MEMBUAT HPS SENDIRI UNTUK MEMENANGKAN LELANG MERUPAKAN TINDAKAN KORUPSI

PENGAWASAN KONSTRUKSI TANPA MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN, MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA

PERKARA PENYALAHGUNAAN BLBI: MA MEMPERBERAT HUKUMAN TERDAKWA KORUPSI

PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEKERJAAN BELUM SELESAI DAPAT DIKENAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

PELANGGARAN PROSEDUR DAN PRAKTIK CURANG DALAM PENGADAAN BARANG YANG DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN BERSAMA-SAMA

PERBUATAN KORUPSI: DIREKTUR YANG MENANDATANGANI DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

KPK-Pemprov Sultra :Strategi memberantas Korupsi

Demosi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia