Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label yurisprudence

Unggulan

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

ARTOSULAWESI.MY.ID - Pasal 613 KUHPerdata mengatur bahwa Cessie hanya instrument hukum untuk melakukan pengalihan utang saja, dari Debitur yang macet Wanprestasi atau atas kehendak sendiri untuk mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Tetapi sesuai dengan perkembangan dan penerapan hukum ternyata Cessie juga dapat difungsikan untuk mengatasi kredit macet atau Debitur yang Wanprestasi yang utang Debitur tersebut dijamin dengan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) agar hak-haknya terpenuhi dan dapat memberikan kepastian hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (atau Penetapan ke Pengadilan Negeri) agar memutus atau menetapkan bahwa Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) diizinkan untuk melakukan balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan. *Hal tersebut sejalan dalam Putusan Pengadilan Tinggi 129/PDT/2016/PT.PBR Jo. No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr sebagai berikut:* Seba...

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

MENGGUNAKAN NOTA KOSONG ATAU NOTA MARK-UP UNTUK MEMBUAT LAPORAN SEOLAH-OLAH DANA HIBAH TELAH DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERSEKONGKOLAN DENGAN PESERTA LELANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERTENTU MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERANTARA DALAM PENGIRIMAN KENDARAAN CURIAN DIHUKUM BERDASARKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG MENERIMA KOMISI UNTUK MEMENANGKAN REKANAN TERTENTU MASUK DALAM KATEGORI TIPIKOR

PASAL PENYERANGAN KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK INSTITUSI PEMERINTAH

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

LALAI DAN MEMBIARKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE TANPA ADANYA PERATURAN YANG ADIL: PRESIDEN RI, WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPR, MENKOMINFO, DAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

DIHUKUM PIDANA: WARTAWAN YANG MEMINTA-MINTA IMBALAN ATAU FASILITAS TERKAIT INFORMASI ATAU BERITA YANG DILIPUT (PEMERASAN)

PANITIA PENGADAAN BARANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA MARK UP HARGA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SENGKETA YANG DIMILIKI PIHAK LAIN

Sejarah Baru, Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dihukum Pidana Secara In Absentia (Tanpa Kehadiran Terdakwa)

PEMBELI YANG BELUM MELUNASI PEMBAYARAN TAPI MEROMBAK RUMAH TANPA IZIN DEVELOPER DIHUKUM PIDANA KARENA MENGHANCURKAN DAN MEMUSNAHKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

SESEORANG YANG MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP REKAMAN CCTV BERHAK MEMPEROLEH REKAMAN TERSEBUT

SEORANG ISTRI YANG MEMBUNUH SUAMINYA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM KARENA PERBUATAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI

MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE DI PLATFORM TIKTOK DENGAN CARA MENGGUNAKAN KAOS BERTULISKAN SITUS JUDI MERUPAKAN TINDAK PIDANA ITE

PMH: TINDAKAN PERUSAHAAN YANG MENOLAK UNTUK MENCATAT NAMA AHLI WARIS SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: MEREKRUT DAN MENJANJIKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI TETAPI JUSTRU MENGEKSPLOITASI ORANG LAIN

MEREKRUT CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BAWAH 21 TAHUN ADALAH TINDAK PIDANA

Postingan Populer