Postingan

Menampilkan postingan dengan label FAKTA

Melanggar Prinsip Imparsialitas, Menjadi Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

DIHUKUM PIDANA: MENYALAHGUNAKAN DANA HIBAH

DIHUKUM PIDANA: BERSEKONGKOL DENGAN PEJABAT TERKAIT AGAR BADAN USAHANYA DIPILIH SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN

TIPIKOR: PEJABAT YANG TIDAK MELAKUKAN VISITASI, MONITORING, DAN EVALUASI TERHADAP DANA HIBAH YANG KEMUDIAN DISALAHGUNAKAN TURUT DIPIDANA

PENYIMPANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DENGAN CARA MEMBUAT PROYEK FIKTIF

MEME CIUMAN PRESIDEN: UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI DAN HUKUM

DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN, TETAP DAPAT DIPERIKSA MELALUI CELAH HUKUM “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

MENGGUNAKAN NOTA KOSONG ATAU NOTA MARK-UP UNTUK MEMBUAT LAPORAN SEOLAH-OLAH DANA HIBAH TELAH DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERSEKONGKOLAN DENGAN PESERTA LELANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERTENTU MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERANTARA DALAM PENGIRIMAN KENDARAAN CURIAN DIHUKUM BERDASARKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: PERBUATAN SUAMI YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN ISTRI DALAM FORM PENGAJUAN KREDIT

PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG MENERIMA KOMISI UNTUK MEMENANGKAN REKANAN TERTENTU MASUK DALAM KATEGORI TIPIKOR

PASAL PENYERANGAN KEHORMATAN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TIDAK BERLAKU UNTUK INSTITUSI PEMERINTAH

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

LALAI DAN MEMBIARKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE TANPA ADANYA PERATURAN YANG ADIL: PRESIDEN RI, WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPR, MENKOMINFO, DAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS HASIL PROYEK YANG TIDAK SESUAI KONTRAK SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DIPIDANA ATAS KORUPSI SECARA MELAWAN HUKUM

DIHUKUM PIDANA: WARTAWAN YANG MEMINTA-MINTA IMBALAN ATAU FASILITAS TERKAIT INFORMASI ATAU BERITA YANG DILIPUT (PEMERASAN)

PANITIA PENGADAAN BARANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA MARK UP HARGA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SENGKETA YANG DIMILIKI PIHAK LAIN

Sejarah Baru, Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dihukum Pidana Secara In Absentia (Tanpa Kehadiran Terdakwa)