Langsung ke konten utama

Postingan

Unggulan

Melanggar Prinsip Imparsialitas, Menjadi Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

ADANYA HUBUNGAN ANTARA ARBITER DENGAN PARA PEMOHON DAPAT MENJADI ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE, KARENA HAL TERSEBUT MELANGGAR PRINSIP IMPARSIALITAS. ARTOSULAWESI.MY.ID - Berawal dari sengketa perdata yang diajukan oleh sebelas pihak (terdiri dari perseorangan dan badan hukum) terhadap PT HK Realtindo di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Para Pemohon Arbitrase menuduh PT HK Realtindo telah wanprestasi dan menuntut ganti rugi. Dalam Putusan Arbitrase Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023, BANI mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan menyatakan PT HK Realtindo telah wanprestasi serta menghukumnya untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp8 miliar kepada para pemohon. BANI juga menghukum Termohon untuk membayar sebagian biaya arbitrase. Putusan ini bersifat final dan mengikat. PT HK Realtindo kemudian mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permohonan didasarkan adanya indikasi tipu muslihat dan konflik kepentin...

Postingan Terbaru

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA: MEMBUKA PAKSA PORTAL PENUTUP JALAN

DIHUKUM PIDANA: MENYALAHGUNAKAN DANA HIBAH

DIHUKUM PIDANA: ANGGOTA DPRD YANG TURUT MEMFASILITASI PENCAIRAN DANA HIBAH

DIHUKUM PIDANA: BERSEKONGKOL DENGAN PEJABAT TERKAIT AGAR BADAN USAHANYA DIPILIH SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN

TIPIKOR: PEJABAT YANG TIDAK MELAKUKAN VISITASI, MONITORING, DAN EVALUASI TERHADAP DANA HIBAH YANG KEMUDIAN DISALAHGUNAKAN TURUT DIPIDANA

PENYIMPANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DENGAN CARA MEMBUAT PROYEK FIKTIF

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

MEME CIUMAN PRESIDEN: UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI DAN HUKUM

DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN, TETAP DAPAT DIPERIKSA MELALUI CELAH HUKUM “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

MENGGUNAKAN NOTA KOSONG ATAU NOTA MARK-UP UNTUK MEMBUAT LAPORAN SEOLAH-OLAH DANA HIBAH TELAH DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI