Postingan

Menampilkan postingan dengan label PERKARA

Bukan Sengketa Konsumen: Penolakan Klaim Asuransi Dengan Alasan Tidak Sesuai Ketentuan Polis, Sehingga BPSK Tidak Berwenang Atas Perkara Tersebut

PERKARA PENYALAHGUNAAN BLBI: MA MEMPERBERAT HUKUMAN TERDAKWA KORUPSI

PERKARA PEMBUNUHAN MARSINAH

PERKARA PEMAKSAAN OLEH PENYIDIK KEPADA ISTRI TERSANGKA

SURAT PENGAKUAN HUTANG YANG DIDASARI ATAS TINDAKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN TIDAK MENYEBABKAN PERKARA TERSEBUT BERGESER MENJADI PERKARA PERDATA KARENA SECARA MATERIIL PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN TINDAK PIDANA

PENERIMAAN MEMORI KASASI TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU SEHINGGA MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERKAIT PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE/SIAC (PERKARA PT DIRECT VISION V. ASTRO INTERNATIONAL B. V DKK)

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG BUKAN BERUPA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 72 AYAT (4) UU ARBITRASE YANG DIMAKSUD DENGAN "BANDING" ADALAH HANYA TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE - PERKARA PT MONAS PERMATA PERSADA V STANDARD CHARTERED BANK & PT JEMBO CABLE COMPANY TBK

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA