Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Perusahaan

Unggulan

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

ARTOSULAWESI.MY.ID - Pasal 613 KUHPerdata mengatur bahwa Cessie hanya instrument hukum untuk melakukan pengalihan utang saja, dari Debitur yang macet Wanprestasi atau atas kehendak sendiri untuk mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Tetapi sesuai dengan perkembangan dan penerapan hukum ternyata Cessie juga dapat difungsikan untuk mengatasi kredit macet atau Debitur yang Wanprestasi yang utang Debitur tersebut dijamin dengan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) agar hak-haknya terpenuhi dan dapat memberikan kepastian hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (atau Penetapan ke Pengadilan Negeri) agar memutus atau menetapkan bahwa Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) diizinkan untuk melakukan balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan. *Hal tersebut sejalan dalam Putusan Pengadilan Tinggi 129/PDT/2016/PT.PBR Jo. No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr sebagai berikut:* Seba...

PMH: TINDAKAN PERUSAHAAN YANG MENOLAK UNTUK MENCATAT NAMA AHLI WARIS SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

PENGGELAPAN DALAM JABATAN, MESKIPUN IA JUGA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERSEBUT

PENERBITAN PERATURAN BUPATI AGAR PERUSAHAAN MILIK KELUARGANYA MEMENANGKAN LELANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ORANG YANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN DIRUT BUMN AGAR PERUSAHAANNYA DITUNJUK SEBAGAI PENYEDIA BARANG/JASA DIJERAT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MENGGUNAKAN UANG PEMBAYARAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA OLEH PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN PEKERJAAN

SESEORANG YANG TERBUKTI MEMPUNYAI KEKUASAAN SIGNIFIKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERUSAHAAN

KORPORASI DAPAT DIPERSALAHKAN DAN DIHUKUM ATAS PERBUATAN DAN KESALAHAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG DIHASILKAN PERUSAHAAN (TINDAK PIDANA LINGKUNGAN OLEH KORPORASI)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIMPINAN CABANG PERUSAHAAN TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH B3 MAUPUN SOP PENANGANAN LIMBAH B3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN

PERBUATAN TERDAKWA WALAUPUN MERUPAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP BARANG, DAPAT DIJATUHI PIDANA YANG LEBIH RINGAN, KARENA TINDAK PIDANA TERSEBUT DIPICU OLEH PENGGUSURAN YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN MILIK TERDAKWA DAN PARA PETANI LAINNYA TANPA KOMPROMI TERLEBIH DAHULU

MENGGUNAKAN UANG PEMBAYARAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA OLEH PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN PEKERJAAN

MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN: BERDASARKAN PASAL 66 HURUF D JO. PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG ARBITRASE, TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TELAH MEMPEROLEH EKSEKUATOR DARI KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM

Mengenal Holding Company: Perusahaan bisa Dimonitor dan Diantisipasi Kalau Terjadi Penyimpangan

Postingan Populer