Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label GUGATAN

Unggulan

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

ARTOSULAWESI.MY.ID - Pasal 613 KUHPerdata mengatur bahwa Cessie hanya instrument hukum untuk melakukan pengalihan utang saja, dari Debitur yang macet Wanprestasi atau atas kehendak sendiri untuk mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Tetapi sesuai dengan perkembangan dan penerapan hukum ternyata Cessie juga dapat difungsikan untuk mengatasi kredit macet atau Debitur yang Wanprestasi yang utang Debitur tersebut dijamin dengan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) agar hak-haknya terpenuhi dan dapat memberikan kepastian hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (atau Penetapan ke Pengadilan Negeri) agar memutus atau menetapkan bahwa Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) diizinkan untuk melakukan balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan. *Hal tersebut sejalan dalam Putusan Pengadilan Tinggi 129/PDT/2016/PT.PBR Jo. No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr sebagai berikut:* Seba...

GUGATAN PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERLALU DINI (PREMATURE) KARENA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BELUM MENERBITKAN PUTUSAN EKSEKUATOR

Gugatan Cerai Ditolak: Pasangan Penyebab Timbulnya Masalah

PTUN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA GUGATAN

DITOLAK: GUGATAN PERDATA PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN DASAR PUTUSAN PIDANA BAHWA SI PENGGUGAT TIDAK TERBUKTI BERSALAH

GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

JAKSA PENGACARA NEGARA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA TERKAIT UANG PENGGANTI YANG BELUM DIBAYAR OLEH TERPIDANA TIPIKOR

MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN GUGATAN KEPEMILIKAN RUMAH OLEH SANG ISTRI TERHADAP KELUARGA ALM. SUAMI KARENA WALAUPUN PERKAWINAN MEREKA TIDAK DILAPORKAN DI CATATAN SIPIL NAMUN BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG ADA, TELAH TERJADI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT TIONGHOA

PENGADILAN TINGGI KELIRU KARENA TELAH MEMASUKI POKOK PERKARA DENGAN MENYATAKAN BAHWA JUAL BELI TANAH SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DENGAN PENGGUGAT INTERVENSI SAH PADAHAL PENGADILAN NEGERI BELUM PERNAH MEMERIKSA MATERI GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI

TIDAK DIBENARKAN MENGUBAH POSITA GUGATAN

GUGATAN PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERLALU DINI (PREMATURE) KARENA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BELUM MENERBITKAN PUTUSAN EKSEKUATOR

GUGATAN PREMATUR KARENA TERGUGAT BELUM MELAKUKAN APA YANG DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT

Postingan Populer