Postingan

Menampilkan postingan dengan label TINDAK PIDANA

Belajar KUHP Baru: Tindak Pidana Penyertaan

Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam KUHP Baru

Hutang Pinjam-meminjam Bukan Kualifikasi Tindak Pidana Melainkan Ranah Sengketa Perdata

Tanggung Jawab Bank: Tindak Pidana Karyawannya yang Merugikan Nasabah

Catatan Hukum: Darurat UU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana, Waarom zo langzaam, Meneer?

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA: MEMBUKA PAKSA PORTAL PENUTUP JALAN

MENGGUNAKAN NOTA KOSONG ATAU NOTA MARK-UP UNTUK MEMBUAT LAPORAN SEOLAH-OLAH DANA HIBAH TELAH DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERBUATAN MENGGADAIKAN BARANG SEWAAN TANPA IZIN PEMILIKNYA MASUK DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

PERANTARA DALAM PENGIRIMAN KENDARAAN CURIAN DIHUKUM BERDASARKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: PERBUATAN SUAMI YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN ISTRI DALAM FORM PENGAJUAN KREDIT

MENGUBAH SPESIFIKASI BARANG TIDAK DIDASARKAN KEBUTUHAN TETAPI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN, MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Sejarah Baru, Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dihukum Pidana Secara In Absentia (Tanpa Kehadiran Terdakwa)

KUHP BARU: KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

MEREKRUT CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BAWAH 21 TAHUN ADALAH TINDAK PIDANA

PERBUATAN MENYIMPAN ATAU MEMILIKI BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI, KEMUDIAN DIOLAH DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KEMBALI MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA KONSERVASI SDA

PERBUATAN MENJUAL MESIN EDC YANG DIPEROLEH SECARA TANPA HAK, DENGAN DATA NASABAH YANG BELUM DIHAPUS MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING)

MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN SECARA ILEGAL UNTUK MEMPEROLEH DATA BERUPA EMAIL DAN KARTU KREDIT YANG DIMANFAATKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE ADALAH TINDAK PIDANA PERETASAN YANG DIATUR DALAM UU ITE

MENJUAL OBAT-OBATAN KERAS TANPA IZIN DAN RESEP DOKTER DAPAT DIJERAT DENGAN TINDAK PIDANA

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK MENELITI DOKUMEN HPS DAN MENYEBABKAN KEUNTUNGAN BAGI PEMBORONG DAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA