Postingan

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG BUKAN BERUPA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 72 AYAT (4) UU ARBITRASE YANG DIMAKSUD DENGAN "BANDING" ADALAH HANYA TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE - PERKARA PT MONAS PERMATA PERSADA V STANDARD CHARTERED BANK & PT JEMBO CABLE COMPANY TBK

PENGADILAN MEMBEBASKAN TERDAKWA ANTARA LAIN KARENA BAP DIBUAT DENGAN TEKANAN/PAKSAAN POLISI DAN SELAMA PEMERIKSAAN TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM

MAHKAMAH AGUNG MEMBEBASKAN TERDAKWA ANTARA LAIN KARENA UNTUK MENCARI KEPASTIAN SIAPA PEMILIK BARANG TERSEBUT, TERDAKWA DIPAKSA MENGAKU OLEH POLISI DENGAN CARA MEMUKUL

SURAT WASIAT PEMBAGIAN WARIS YANG DIKUATKAN AKTA NOTARIS TETAPI ISINYA DISKRIMINATIF DAN TIDAK BERPERSPEKTIF GENDER BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN KEADILAN

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA

PERBUATAN ASN YANG MENERIMA SEJUMLAH UANG KARENA MENGELABUI SESEORANG UNTUK MENJADI PNS ADALAH TINDAK PIDANA PENIPUAN

Mengenal Holding Company: Perusahaan bisa Dimonitor dan Diantisipasi Kalau Terjadi Penyimpangan

GUGATAN PREMATUR KARENA TERGUGAT BELUM MELAKUKAN APA YANG DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT

KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK JELAS JUMLAHNYA MENJADIKAN KEADAAN (IN DUBIO PRO REO) YANG HARUS DIPUTUSKAN DENGAN MENGUNTUNGKAN TERDAKWA

Adanya Perubahan Mengenai Pengelolaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Sekilas Profesi Hakim