Postingan

GUGATAN PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERLALU DINI (PREMATURE) KARENA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BELUM MENERBITKAN PUTUSAN EKSEKUATOR

Posting Komentar

MENGENAL PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)

Posting Komentar

MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN: BERDASARKAN PASAL 66 HURUF D JO. PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG ARBITRASE, TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TELAH MEMPEROLEH EKSEKUATOR DARI KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM

Posting Komentar

PENERIMAAN MEMORI KASASI TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU SEHINGGA MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERKAIT PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE/SIAC (PERKARA PT DIRECT VISION V. ASTRO INTERNATIONAL B. V DKK)

Posting Komentar

FAKTA YANG TERUNGKAP DILUAR PERSIDANGAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI HAKIM

Posting Komentar

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG BUKAN BERUPA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 72 AYAT (4) UU ARBITRASE YANG DIMAKSUD DENGAN "BANDING" ADALAH HANYA TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE - PERKARA PT MONAS PERMATA PERSADA V STANDARD CHARTERED BANK & PT JEMBO CABLE COMPANY TBK

Posting Komentar

PENGADILAN MEMBEBASKAN TERDAKWA ANTARA LAIN KARENA BAP DIBUAT DENGAN TEKANAN/PAKSAAN POLISI DAN SELAMA PEMERIKSAAN TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM

Posting Komentar

MAHKAMAH AGUNG MEMBEBASKAN TERDAKWA ANTARA LAIN KARENA UNTUK MENCARI KEPASTIAN SIAPA PEMILIK BARANG TERSEBUT, TERDAKWA DIPAKSA MENGAKU OLEH POLISI DENGAN CARA MEMUKUL

Posting Komentar

SURAT WASIAT PEMBAGIAN WARIS YANG DIKUATKAN AKTA NOTARIS TETAPI ISINYA DISKRIMINATIF DAN TIDAK BERPERSPEKTIF GENDER BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN KEADILAN

Posting Komentar

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA

Posting Komentar

PERBUATAN ASN YANG MENERIMA SEJUMLAH UANG KARENA MENGELABUI SESEORANG UNTUK MENJADI PNS ADALAH TINDAK PIDANA PENIPUAN

Posting Komentar