Langsung ke konten utama

Unggulan

BALIK NAMA TANAH BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PEMBELI HAK TAGIH (CESSIONARIS) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

ARTOSULAWESI.MY.ID - Pasal 613 KUHPerdata mengatur bahwa Cessie hanya instrument hukum untuk melakukan pengalihan utang saja, dari Debitur yang macet Wanprestasi atau atas kehendak sendiri untuk mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Tetapi sesuai dengan perkembangan dan penerapan hukum ternyata Cessie juga dapat difungsikan untuk mengatasi kredit macet atau Debitur yang Wanprestasi yang utang Debitur tersebut dijamin dengan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) agar hak-haknya terpenuhi dan dapat memberikan kepastian hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (atau Penetapan ke Pengadilan Negeri) agar memutus atau menetapkan bahwa Pembeli Hak Tagih (Cessionaris) diizinkan untuk melakukan balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan. *Hal tersebut sejalan dalam Putusan Pengadilan Tinggi 129/PDT/2016/PT.PBR Jo. No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr sebagai berikut:* Seba...

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENJUAL PUPUK BERSUBSIDI DENGAN HARGA DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH


ARTOSULAWESI.MY.ID - Jumbriansyah (Terdakwa) adalah seorang pengusaha yang menjual pupuk bersubsidi jenis urea di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah. Pupuk bersubsidi tersebut berasal dari PT Agustina Karya Abadi yang akan disalurkan kepada kelompok tani yang terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di wilayah Kotabaru. Pupuk itu dijual melalui Kios Jaya Mandiri, tempat usaha rekanan Terdakwa. Seharusnya Pupuk bersubsidi tersebut dijual dengan HET seharga Rp2.250,00/kg, tetapi Terdakwa jual dengan harga Rp2.600/kg. Karena itu Terdakwa telah meraup keuntungan Rp700 ribu.

Pengadilan Negeri Kotabaru memutuskan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang”, sebagaimana diatur dalam  Pasal 62 Ayat (1) j.o Pasal 10 huruf a UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (Ma) memutuskan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Terdakwa telah menawarkan pupuk bersubsidi yang harga penjualannya melebihi harga yang sudah ditentukan berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No. 49/2020. Permohonan kasasi pun ditolak.

 

 

 

 

 

 

 

-> Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pid.Sus/2024, tanggal 23 Januari 2024. Sumber: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeedca4a72d22f6b9ab303030333433.html.

 

 

Salam Pancasila,
Writer: Fredrik J. Pinakunary Law Offices

Komentar

Postingan Populer