MEMBUAT AKUN MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD MENIPU DAN MENGELABUI ORANG AGAR PERCAYA BAHWA AKUN TERSEBUT ADALAH AKUN ASLI MERUPAKAN PELANGGARAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

ARTOSULAWESI.MY.ID - Serli Utami (Terdakwa)  membuat akun media sosial palsu dengan menggunakan identitas “Risky Magesta”, seorang anggota Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang, dengan maksud menipu dan mengelabui orang lain agar percaya bahwa akun tersebut adalah akun asli milik Risky Magesta. Terdakwa menggunakan akun Instagram dan akun Facebook palsu tersebut dan mengunggah serta menyebarkan foto-foto Risky Magesta yang diambil dari akun aslinya tanpa izin.

Selanjutnya, Terdakwa menggunakan Facebook palsu tersebut untuk berkomunikasi dengan korban Inisial LK, yang kemudian berlanjut ke percakapan WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa meminta dan menerima beberapa foto serta video pribadi korban yang mengandung unsur asusila dan menggunakan materi tersebut untuk mengancam korban agar mengirimkan sejumlah uang dan jika tidak, maka foto dan video tersebut akan disebar. Korban pun akhirnya mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak tiga kali dengan total Rp1.400.000.

Pengadilan Negeri Bengkayang memutuskan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat data pribadi palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 68 UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 bulan.

Hukuman tersebut kemudian diperberat pada tingkat banding, di mana Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar kepada Terdakwa. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak.

 

 

 

 

 

 

-> Putusan Mahkamah Agung Nomor 6693 K/PID.SUS/2024, tanggal 30 Oktober 2024. Sumber: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f0029412415056bdd3303132353433.html.

 

 

 

Salam Pancasila,
Writer: Fredrik J. Pinakunary Law Offices