Ilusi Keadilan dan Eksekusi yang Melahirkan Ketakutan

Ilusi Keadilan dan Eksekusi yang Melahirkan Ketakutan

 

ARTOSULAWESI.MY.ID  -  China kembali menggemparkan dunia. Tang Renjian, mantan Menteri Pertanian, dihukum mati karena terbukti menerima suap senilai USD 38 juta atau setara kurang dari Rp 1 triliun. Angka ini, dalam logika pejabat Indonesia, barangkali dianggap “recehan.”

Kontrasnya mencolok. Di Indonesia, kasus korupsi dengan nilai triliunan rupiah sering kita baca seperti menu harian. Dari bansos, migas, tambang, pupuk, hingga pangan, angka “triliun” muncul seolah mata uang sah pejabat nakal. Hukumannya? Bukan tiang eksekusi, melainkan potret senyum di persidangan, sel nyaman di balik jeruji, bahkan karpet merah berupa remisi saat Hari Kemerdekaan.

Di China, suap senilai 38 juta dolar dianggap kejahatan terhadap negara, ancaman bagi ketahanan pangan, dan bentuk pengkhianatan publik. Di Indonesia, korupsi justru sering diperlakukan sebagai “human error,” lengkap dengan alasan “demi partai,” “biaya operasional,” atau “kesalahan administrasi.”

Perbedaan ini bukan sekadar pada angka, tapi pada filosofi hukum. China menanamkan ketakutan: siapa pun yang berkhianat akan dipangkas habis, ibarat hama di ladang padi. Indonesia justru menanamkan kompromi: siapa pun yang mencuri bisa dinegosiasikan hukumannya, sepanjang punya koneksi dan koalisi.

Ironinya, rakyat tetap jadi korban. Di China, eksekusi mungkin melahirkan ketakutan, tapi juga menghadirkan ilusi keadilan. Di Indonesia, koruptor justru menjadi role model bagaimana hukum bisa dilipat, dipelintir, bahkan diperdagangkan.

Jika pejabat di negeri ini tahu bahwa korupsi triliunan hanya berakhir dengan senyum dan remisi, apa insentif untuk berhenti mencuri? Selama sistem masih memberi karpet merah bagi maling berdasi, kita tidak sedang membangun negara, melainkan pasar gelap keadilan.

Pertanyaan bagi kita: apakah bangsa ini ingin menebang pohon busuk dengan kapak keadilan, atau terus menyirami akarnya dengan air remisi?. ERIZELI JELY BANDARO. (Deddy)