Perbedaan Pendapat Hakim Agung Dalam Kasus Korupsi BTS 4G Johnny G. Plate

PEJABAT NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DAN MERUGIKAN NEGARA HARUS DIJERAT PASAL 2 ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR? PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM AGUNG DALAM KASUS KORUPSI BTS 4G JOHNNY G. PLATE
Gambar Ilustrasi Persidangan 



 

 

ARTOSULAWESI.MY.ID - Apabila seorang pejabat negara menggunakan kewenangan jabatannya dalam suatu proyek yang merugikan keuangan negara, apakah perbuatannya otomatis termasuk penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor?. (Pencerahan Hukum Hari Ini - Selasa, 17 November 2026)

Pertanyaan ini menjadi sorotan dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara korupsi proyek BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate.

Pokok Perkara

Johnny G. Plate didakwa terlibat dalam penyimpangan proyek pembangunan BTS 4G BAKTI Kemkominfo Tahun Anggaran 2020–2022. Dari target 4.200 lokasi BTS, hanya 958 lokasi yang selesai, sementara pembayaran kontrak mencapai sekitar Rp10,8 triliun. Kerugian keuangan negara berdasarkan audit BPKP mencapai sekitar Rp8,03 triliun.

Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana 15 tahun penjara dan uang pengganti Rp15,5 miliar. Pengadilan Tinggi mempertahankan pidana penjara tersebut dan mengubah uang pengganti menjadi Rp16,1 miliar serta USD10.000. Mahkamah Agung menolak kasasi kedua pihak, dan dalam pemeriksaan PK kembali menolak permohonan Johnny G. Plate.

Namun, terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. yang berpendapat bahwa perbuatan Johnny G. Plate lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor, bukan Pasal 2 ayat (1).

Kaidah Hukum

1. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki karakter unsur yang berbeda. Pasal 2 menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Sementara Pasal 3 menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan.
2. Jabatan sebagai pejabat negara tidak otomatis menentukan pasal yang diterapkan. Penentuan kualifikasi tindak pidana harus didasarkan pada karakter perbuatan, sumber kewenangan, bentuk penyimpangan, tujuan menguntungkan pihak tertentu, dan hubungan dengan kerugian negara.
3. Dissenting opinion dapat memperkaya perkembangan hukum. Perbedaan pendapat hakim dalam perkara ini bukan mengenai apakah terdakwa harus dibebaskan, melainkan mengenai dasar hukum yang paling tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Peninjauan Kembali bukan sarana untuk mengulang pemeriksaan perkara. Permohonan PK harus memenuhi alasan yang ditentukan undang-undang, seperti adanya novum, pertentangan putusan, atau kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata.

Intinya

Perkara Johnny G. Plate memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor bukan sekadar persoalan siapa pelakunya atau apa jabatannya. Hakim harus menguji secara cermat karakter perbuatan dan unsur delik yang terbukti.

Ketepatan mengualifikasikan tindak pidana merupakan bagian penting dari kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 919 PK/PID.SUS/2025, tanggal 9 Mei 2025.
Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f197c4f6605522947c313634363032.html 

Salam Pancasila, Penulis: Fredrik J. Pinakunary.

Komentar

Popular Posts All Time