Postingan

GUGATAN PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERLALU DINI (PREMATURE) KARENA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BELUM MENERBITKAN PUTUSAN EKSEKUATOR

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA BERSIFAT INDIVIDUAL - PEMILIK USAHA TIDAK DAPAT DITARIK UNTUK IKUT BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN KARYAWANNYA

TINDAK PIDANA: MENGAKSES DAN MENGIRIM DOKUMEN ELEKTRONIK DARI HANDPHONE MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN

PENGURUS ORGANISASI KEAGAMAAN MENGGERAKAN PIHAK LAIN UNTUK MENDAPATKAN DANA BANTUAN PEMERINTAH LALU MENGAMBIL MANFAAT

PENGADILAN MEMBEBASKAN TERDAKWA ANTARA LAIN KARENA BAP DIBUAT DENGAN TEKANAN/PAKSAAN POLISI DAN SELAMA PEMERIKSAAN TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM

KEUANGAN YANG ADA PADA BUMN TETAP MERUPAKAN KEUANGAN NEGARA, MESKIPUN KEKAYAAN NEGARA YANG ADA DI BUMN MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG SUDAH DIPISAHKAN

DITOLAK: PESERTA YANG TIDAK MENUNJUKKAN LAPORAN PAJAK BADAN USAHA 3 BULAN TERAKHIR DALAM SELEKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Banding Administratif: Upaya Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa

PEMECAHAN PENGADAAN BARANG/JASA MENJADI BEBERAPA PAKET DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN MENGHINDARI PROSES PELELANGAN DIKENAKAN HUKUMAN PIDANA

SURAT YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERISI SARAN DAN REKOMENDASI BUKANLAH OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL

MEMASANG ALAT SKIMMING DI MESIN ATM MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING) YANG DIATUR DALAM UU ITE