Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2024
Tunjukkan semua

PERBUATAN TERDAKWA WALAUPUN MERUPAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP BARANG, DAPAT DIJATUHI PIDANA YANG LEBIH RINGAN, KARENA TINDAK PIDANA TERSEBUT DIPICU OLEH PENGGUSURAN YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN MILIK TERDAKWA DAN PARA PETANI LAINNYA TANPA KOMPROMI TERLEBIH DAHULU

Posting Komentar

PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN TIDAK DAPAT BANDING

Posting Komentar

TIDAK MELUNASI HUTANG YANG DIPEROLEH BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Posting Komentar

DIREKTUR PENGGANTI DALAM SEBUAH PERSEROAN DAPAT DIPUTUS BEBAS JIKA TERBUKTI BAHWA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH DIREKTUR SEBELUMNYA

Posting Komentar

PEMBELI BERITIKAD BAIK HARUS DILINDUNGI, BAIK DARI SEGI HUKUM PERDATA, TATA USAHA NEGARA, MAUPUN HUKUM PIDANA

Posting Komentar

MELAKUKAN PENGANCAMAN TERHADAP ORANG LAIN DENGAN MEMINTA IMBALAN AGAR MENUTUP MULUT TERKAIT RAHASIA ATAU AIB SESEORANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN

Posting Komentar

MENGGUNAKAN UANG PEMBAYARAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA OLEH PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN PEKERJAAN

Posting Komentar

MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN TERTULIS (AFFIDAVIT) YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA MERUPAKAN TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH

Posting Komentar

GUGATAN PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERLALU DINI (PREMATURE) KARENA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BELUM MENERBITKAN PUTUSAN EKSEKUATOR

Posting Komentar

MENGENAL PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)

Posting Komentar

MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN: BERDASARKAN PASAL 66 HURUF D JO. PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG ARBITRASE, TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TELAH MEMPEROLEH EKSEKUATOR DARI KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM

Posting Komentar

PENERIMAAN MEMORI KASASI TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU SEHINGGA MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERKAIT PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE/SIAC (PERKARA PT DIRECT VISION V. ASTRO INTERNATIONAL B. V DKK)

Posting Komentar

FAKTA YANG TERUNGKAP DILUAR PERSIDANGAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI HAKIM

Posting Komentar

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG BUKAN BERUPA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 72 AYAT (4) UU ARBITRASE YANG DIMAKSUD DENGAN "BANDING" ADALAH HANYA TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE - PERKARA PT MONAS PERMATA PERSADA V STANDARD CHARTERED BANK & PT JEMBO CABLE COMPANY TBK

Posting Komentar

PENGADILAN MEMBEBASKAN TERDAKWA ANTARA LAIN KARENA BAP DIBUAT DENGAN TEKANAN/PAKSAAN POLISI DAN SELAMA PEMERIKSAAN TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM

Posting Komentar

MAHKAMAH AGUNG MEMBEBASKAN TERDAKWA ANTARA LAIN KARENA UNTUK MENCARI KEPASTIAN SIAPA PEMILIK BARANG TERSEBUT, TERDAKWA DIPAKSA MENGAKU OLEH POLISI DENGAN CARA MEMUKUL

Posting Komentar

SURAT WASIAT PEMBAGIAN WARIS YANG DIKUATKAN AKTA NOTARIS TETAPI ISINYA DISKRIMINATIF DAN TIDAK BERPERSPEKTIF GENDER BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN KEADILAN

Posting Komentar

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA

Posting Komentar

PERBUATAN ASN YANG MENERIMA SEJUMLAH UANG KARENA MENGELABUI SESEORANG UNTUK MENJADI PNS ADALAH TINDAK PIDANA PENIPUAN

Posting Komentar

Mengenal Holding Company: Perusahaan bisa Dimonitor dan Diantisipasi Kalau Terjadi Penyimpangan

Posting Komentar

GUGATAN PREMATUR KARENA TERGUGAT BELUM MELAKUKAN APA YANG DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT

Posting Komentar

KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK JELAS JUMLAHNYA MENJADIKAN KEADAAN (IN DUBIO PRO REO) YANG HARUS DIPUTUSKAN DENGAN MENGUNTUNGKAN TERDAKWA

Posting Komentar