ARTO SULAWESI

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2025

Tunjukkan semua

Maret 31, 2025

KUHP BARU: KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

Maret 28, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KARENA PERBUATAN ITU MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS UU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN WILAYAH TERKECIL

Maret 27, 2025

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: MEREKRUT DAN MENJANJIKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI TETAPI JUSTRU MENGEKSPLOITASI ORANG LAIN

Maret 26, 2025

MEREKRUT CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BAWAH 21 TAHUN ADALAH TINDAK PIDANA

Maret 25, 2025

PERBUATAN MENYIMPAN ATAU MEMILIKI BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI, KEMUDIAN DIOLAH DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KEMBALI MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA KONSERVASI SDA

Maret 24, 2025

PERBUATAN MENJUAL MESIN EDC YANG DIPEROLEH SECARA TANPA HAK, DENGAN DATA NASABAH YANG BELUM DIHAPUS MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING)

Maret 21, 2025

MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN SECARA ILEGAL UNTUK MEMPEROLEH DATA BERUPA EMAIL DAN KARTU KREDIT YANG DIMANFAATKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE ADALAH TINDAK PIDANA PERETASAN YANG DIATUR DALAM UU ITE

Maret 20, 2025

MEMBUAT AKUN MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD MENIPU DAN MENGELABUI ORANG AGAR PERCAYA BAHWA AKUN TERSEBUT ADALAH AKUN ASLI MERUPAKAN PELANGGARAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Maret 19, 2025

ADVOKAT YANG MEMBERIKAN SARAN KEPADA KLIENNYA UNTUK MENGHINDARI PROSES HUKUM, TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KLIENNYA SEHINGGA PROSES HUKUM TETAP BERJALAN, TIDAK MEMENUHI UNSUR MENGHALANG-HALANGI ATAU MERINTANGI PENYIDIKAN

Maret 18, 2025

MENJUAL OBAT-OBATAN KERAS TANPA IZIN DAN RESEP DOKTER DAPAT DIJERAT DENGAN TINDAK PIDANA

Maret 17, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG DENGAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA MENANGKAP IKAN TANPA ADANYA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

Maret 14, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENGGUNAKAN GAMBAR/LOGO MILIK ORANG LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR DI DITJEN HAKI TANPA IZIN

Maret 13, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENJUAL PUPUK BERSUBSIDI DENGAN HARGA DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH

Maret 12, 2025

DIHUKUM PIDANA: PENYEDIA JASA YANG MENAWARKAN INSENTIF AGAR DIRINYA DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA PROYEK YANG PADA AKHIRNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

Maret 11, 2025

PENGOSONGAN OBYEK LELANG DENGAN PAKSA TANPA BANTUAN PENGADILAN MERUPAKAN PELANGGARAN HUKUM

Maret 11, 2025

DIHUKUM PIDANA: MANTAN ISTRI YANG MEMPOSTING KONTEN DI MEDIA SOSIAL YANG ISINYA MENCEMARKAN NAMA BAIK MANTAN SUAMINYA

Maret 10, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK CIPTA

Maret 07, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG TIDAK MELAPORKAN DAN MENYETOR PAJAK KEPADA NEGARA PADAHAL SUDAH MENERBITKAN FAKTUR PAJAK ATAS TRANSAKSI PENJUALAN

Maret 06, 2025

PIHAK YANG DIRUGIKAN DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA MELALUI PENGADILAN

Maret 05, 2025

Merawat Asa Good Governance Walau Dirusak Perilaku Koruptif

Maret 05, 2025

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK MENELITI DOKUMEN HPS DAN MENYEBABKAN KEUNTUNGAN BAGI PEMBORONG DAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Maret 04, 2025

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MELAKUKAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MINUMAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG MELAMPAUI AMBANG BATAS YANG DIATUR DALAM UU PANGAN

Maret 03, 2025

Cari Blog Ini

ARTO SULAWESI

Postingan

KUHP BARU: KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KARENA PERBUATAN ITU MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS UU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN WILAYAH TERKECIL

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: MEREKRUT DAN MENJANJIKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI TETAPI JUSTRU MENGEKSPLOITASI ORANG LAIN

MEREKRUT CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BAWAH 21 TAHUN ADALAH TINDAK PIDANA

PERBUATAN MENYIMPAN ATAU MEMILIKI BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI, KEMUDIAN DIOLAH DENGAN MAKSUD UNTUK DIJUAL KEMBALI MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA KONSERVASI SDA

PERBUATAN MENJUAL MESIN EDC YANG DIPEROLEH SECARA TANPA HAK, DENGAN DATA NASABAH YANG BELUM DIHAPUS MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING)

MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN SECARA ILEGAL UNTUK MEMPEROLEH DATA BERUPA EMAIL DAN KARTU KREDIT YANG DIMANFAATKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE ADALAH TINDAK PIDANA PERETASAN YANG DIATUR DALAM UU ITE

MEMBUAT AKUN MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN DENGAN MAKSUD MENIPU DAN MENGELABUI ORANG AGAR PERCAYA BAHWA AKUN TERSEBUT ADALAH AKUN ASLI MERUPAKAN PELANGGARAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

ADVOKAT YANG MEMBERIKAN SARAN KEPADA KLIENNYA UNTUK MENGHINDARI PROSES HUKUM, TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KLIENNYA SEHINGGA PROSES HUKUM TETAP BERJALAN, TIDAK MEMENUHI UNSUR MENGHALANG-HALANGI ATAU MERINTANGI PENYIDIKAN

MENJUAL OBAT-OBATAN KERAS TANPA IZIN DAN RESEP DOKTER DAPAT DIJERAT DENGAN TINDAK PIDANA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG DENGAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA MENANGKAP IKAN TANPA ADANYA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENGGUNAKAN GAMBAR/LOGO MILIK ORANG LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR DI DITJEN HAKI TANPA IZIN

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MENJUAL PUPUK BERSUBSIDI DENGAN HARGA DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH

DIHUKUM PIDANA: PENYEDIA JASA YANG MENAWARKAN INSENTIF AGAR DIRINYA DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA PROYEK YANG PADA AKHIRNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

PENGOSONGAN OBYEK LELANG DENGAN PAKSA TANPA BANTUAN PENGADILAN MERUPAKAN PELANGGARAN HUKUM

DIHUKUM PIDANA: MANTAN ISTRI YANG MEMPOSTING KONTEN DI MEDIA SOSIAL YANG ISINYA MENCEMARKAN NAMA BAIK MANTAN SUAMINYA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK CIPTA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG TIDAK MELAPORKAN DAN MENYETOR PAJAK KEPADA NEGARA PADAHAL SUDAH MENERBITKAN FAKTUR PAJAK ATAS TRANSAKSI PENJUALAN

PIHAK YANG DIRUGIKAN DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA MELALUI PENGADILAN

Merawat Asa Good Governance Walau Dirusak Perilaku Koruptif

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK MENELITI DOKUMEN HPS DAN MENYEBABKAN KEUNTUNGAN BAGI PEMBORONG DAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

DIHUKUM PIDANA: ORANG YANG MELAKUKAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MINUMAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG MELAMPAUI AMBANG BATAS YANG DIATUR DALAM UU PANGAN

DIHUKUM PIDANA: BENDAHARA DESA YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA JASA SEBELUM PEKERJAAN SELESAI